Ekonomi-Industri Terancam PHK Massal

Industri Terancam PHK Massal

Jakarta, 20/1 (ANTARA) - Menakertrans Muhaimin Iskandar menyatakan akan terus memantau kemungkinan dampak buruk dari pemberlakukan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA).

Pemerintah akan memantau secara khusus di empat kawasan, yakni Jabodetabek, Surabaya dan sekitarnya, Makassar dan Medan dan Batam.

"Kita ingin mengantisipasi kemungkinan terjadinya PHK, khususnya di empat kawasan itu, yang merupakan basis kawasan industri," kata Muhaimin Iskandar dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu.

Muhaimin telah menugaskan, para pejabat Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya PHK sebagai dampak dari penerapan perdagangan bebas ASEAN-China.

Sebelumnya, sedikitnya 18 asosiasi industri di Tanah Air menyatakan tidak siap menghadapi serbuan produk China pascapenerapan FTA ASEAN-China yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2010.

Sementara itu Penjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) Mathias Tambing mengkhawatirkan dampak buruk Perdagangan Bebas ASEAN-China akan membangkrutkan industri nasional dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

"Jika tidak segera dicarikan solusinya, masalah ini akan berdampak serius, yakni merosotnya perekonomian nasional," kata Tambing.

Dia mengatakan, produk China yang murah akan menghancurkan industri nasional karena kalah bersaing. Kerasnya persaingan itu akan melemahkan kinerja ekspor Indonesia ke mancanegara.

Tambing mengingatkan, setidaknya delapan industri nasional terancam lumpuh akibat perdagangan bebas itu, yakni industri tekstil dan produk teksil, elektronik, alas kaki, manufaktur, baja, kosmetik, petrokimia dan industri kimia agro anorganik.

"Industri yang semuanya padat karya ini terancam gulung tikar, karena tidak mampu bersaing dengan produk China yang akan terus membanjiri Indonesia dan berujung pada PHK massal. Jutaan tenaga kerja bakal kehilangan pekerjaan," katanya.

Muhaimin mengatakan pasar terbuka ASEAN-Cina tetap berlaku, meski ada peluang mengajukan permintaan untuk merundingkan kembali sejumlah pasal kesepakatan perjanjian perdagangan nontarif.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan membuat kajian untuk memetakan industri mana saja terkena risiko dari pemberlakuan ACFTA agar bisa dicarikan solusinya, terutama terkait dengan keberadaan para pekerja di sektor tersebut.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatra Barat Asnawi Bahar memperkirakan, industri nasional terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat imbas perdagangan bebas ASEAN-Cina.

"Ketika produk-produk Cina secara `full` memasuki pasar Indonesia, produksi nasional tidak terserap. Kalau selama ini tingginya Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB) ditopang konsumsi masyarakat, namun ke depan, konsumsi masyarakat sudah dipenuhi produk-produk luar. Imbasnya, dalam jangka panjang industri nasional akan melakukan PHK secara massal," kata Asnawi di Padang,Rabu.

Namun Menakertrans juga berharap ACFTA dilihat sebagai peluang bagi industri yang berorientasi ekspor, untuk memperluas pasar di luar negeri.

OPINI SAYA MENGENAI HAL TERSEBUT

Setelah saya membaca artikel berita diatas, saya berpendapat bahwa negara tidak salah untuk membiarkan barang impor tersebut masuk ke dalam negeri, namun negara harus selalu mengutamakan produk dalam negeri

Pada dasarnya negara dapat berkembang secara signifikan karena rakyat dalam negeri mampu menjadi tuan rumah dalam industri negara tersebut. Dengan adanya kontribusi yang baik antara pemerintah dengan warga sipil maka mereka bersama akan mampu menguasai perdagangan dalam negeri.

Ada pula saat dimana untuk dapat memasuki kancah internasional negara harus mampu menyeimbangkan diri sekaligus membuka diri kepada negara-negara yang ingin turut menjual produknya ke negara tersebut, karena devisa yang didapat tentunya tidak sedikit.

Harus ada strategi dari pemerintah untuk dapat menyikapi masalah ini. Mereka harus memperhitungkan berapa persen barang impor tersebut dapat masuk dan diterima oleh Indonesia. Tentunya akan ada batas-batas tertentu sehingga diantara kedua belah pihak dapat terjadi simbiosis mutualisme. Tidak ada salahnya untuk mencoba terlebih dahulu. Pemerintah juga harus mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang ada, misalnya mereka terlebih dahulu menyiapkan modal bagi warga yang terkena PHK untuk memulai usaha yang baru, membuat satu lahan usaha dengan memberikan satu modal/pinjaman bagi orang-orang yang terkena PHK. Pada akhirnya pemerintah pasti akan memutuskan sesuatu yang terbaik bagi kepentingan rakyat.